Sejarah

Pada masa perang kemerdekaan, rakyat Indonesia dengan sukarela aktif membantu Angkatan Perang dalam perlindungan dan penyelamatan masyarakat, dalam bentuk organisasi yang disebut Organisasi Keamanan Daerah (OKD) atau Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR).


Pada Pemerintahan Parlementer tahun 1950 -1959, keberadaan OKD dan OPR masih tetap digunakan oleh aparat keamanan dan angkatan perang dalam membantu operasi penumpasan pemberontakan, dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1962 tentang Pembentukan Organisasi Pertahanan Sipil, maka secara de jure dan de facto wadah organisasi Pertahanan Sipil telah resmi dibentuk.


Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1972 tanggal 12 Agustus 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Departemen Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri, maka keberadaan Hansip berada di bawah pembinaan Depdagri.


Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah fungsi perlindungan masyarakat menjadi salah satu fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Keberadaan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari permasalahan yang timbul dan dihadapi sejakdi proklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban sesuai perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1948 dibentuklah “Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon” pada tanggal 30 Oktober 1948. Detasemen ini diubah namanya menjadi “Detasemen Polisi Pamong Praja” berdasarkan surat perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 sebagai embrio dari kelahiran Polisi Pamong Praja. Melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/2/20 tanggal 3 Maret 1950. “Detasemen Polisi Pamong Praja” diubah menjadi “Kesatuan Polisi PamongPraja”, dan tanggal 3 Maret 1950, ini ditetapkan menjadi Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja. 10 tahun kemudian, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1960, Kesatuan Polisi Pamong Prajadi bentuk ditiap-tiap Daerah Tingkat I.


Padatahun 1962, sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah nomor 10 tahun 1962, tanggal 11 Juni 1962 nama “Kesatuan Polisi Pamong Praja” diubah menjadi “PagarBaya”. Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 “Kesatuan Pagar Baya” diganti namanya menjadi “Kesatuan Pagar Praja” dan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, “Kesatuan Pagar Praja” diubah lagi menjadi “Satuan Polisi Pamong Praja” sebagai perangkat wilayah.


Dengan tebitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum serta untuk penegakkan Peraturan Daerah, dibentuklah “Satuan Polisi Pamong Praja” di Provinsi maupun Kabupaten / Kota Administrasi diseluruh Indonesia. Dalam rangka optimalisasi kinerja SATPOL PP maka diterbitkan peraturan pemerintah yang baru sebagai pedoman bagi SATPOL PP yang merupakan landasan hokum tupoksi dalam pelaksanaan tugasnya, yakni PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang “SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”